BOJONEGORO – Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro menegaskan komitmennya mengawal pelaksanaan proyek eksplorasi migas Sumur Banyugeni di Desa Sidomukti, Kecamatan Kepohbaru, agar tidak hanya sukses dari sisi teknis, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat setempat.
Komitmen tersebut disampaikan saat Komisi B melakukan kunjungan lapangan ke lokasi proyek pada Rabu (22/7/2026). Kegiatan itu merupakan tindak lanjut hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Bojonegoro dan pertemuan dengan PT Pertamina EP Field Sukowati di Jakarta.
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sally Atyasasmi, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai perkembangan proyek yang saat ini masih berada pada tahap eksplorasi gas.
Berdasarkan hasil peninjauan, pembangunan fasilitas penunjang telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dengan progres fisik sekitar 70 persen.
Menurutnya, DPRD berkepentingan memastikan proyek strategis nasional tersebut berjalan sesuai target sekaligus mampu memberikan nilai tambah bagi daerah.
Sally menekankan bahwa kehadiran proyek migas harus membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat Bojonegoro. Karena itu, ia meminta Pertamina dan perusahaan pelaksana mengutamakan tenaga kerja lokal, vendor daerah, serta pelaku UMKM dalam memenuhi berbagai kebutuhan operasional proyek.
Menurutnya, kesempatan ekonomi tidak boleh hanya berputar di kalangan perusahaan besar. Berbagai sektor usaha seperti jasa konstruksi, katering, penginapan, transportasi, laundry hingga penyediaan logistik perlu melibatkan pelaku usaha lokal agar manfaat proyek benar-benar dirasakan masyarakat.
Selain itu, Komisi B mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengambil peran dalam mendukung kebutuhan proyek, baik melalui penyediaan air bersih, layanan pendukung, maupun peluang kerja sama lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
DPRD juga berharap proyek Banyugeni menjadi sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui transfer teknologi dan pengetahuan dari industri migas kepada tenaga kerja maupun BUMD di Bojonegoro.
Dalam aspek keselamatan kerja, Komisi B menemukan sejumlah catatan yang perlu mendapat perhatian. Beberapa titik proyek yang berbatasan langsung dengan area persawahan dan permukiman warga dinilai masih memerlukan pengamanan tambahan berupa pagar pembatas dan penguatan sistem keselamatan. “Kami berharap seluruh standar keselamatan benar-benar diterapkan karena aktivitas proyek berada cukup dekat dengan lingkungan masyarakat,” kata Sally.
Komisi B juga meminta agar perusahaan mengantisipasi sejak dini seluruh potensi dampak lingkungan maupun sosial menjelang dimulainya tahapan pengeboran. Sosialisasi kepada masyarakat dinilai penting agar seluruh proses berjalan secara terbuka dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Selain itu, DPRD menilai komunikasi antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu diperkuat sehingga setiap perkembangan proyek dapat diketahui bersama dan meminimalkan munculnya informasi yang simpang siur.
Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro, Didik Trisetyo Purnomo, menambahkan bahwa kesiapan sistem keselamatan kerja harus menjadi perhatian utama, termasuk tersedianya layanan kesehatan dan prosedur penanganan darurat di lokasi proyek. Menurutnya, proyek strategis nasional harus menjadi contoh penerapan standar keselamatan yang baik, sehingga seluruh pekerja maupun masyarakat di sekitar lokasi memperoleh perlindungan yang maksimal.
Melalui pengawasan yang berkelanjutan, Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro berharap proyek eksplorasi Sumur Banyugeni mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, memperkuat peran UMKM dan BUMD, serta memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan Kabupaten Bojonegoro di masa mendatang
