Sumatra Indonesia,beritajatim.site-pemerintah yang menolak bantuan kemanusiaan internasional dengan alasan kedaulatan dan kemampuan domestik menuai kritik tajam. Sejumlah pengamat menilai langkah ini berisiko memperlambat penanganan darurat, sekaligus menutup akses terhadap pemantauan independen dan dukungan teknis internasional yang sangat dibutuhkan, mulai dari manajemen banjir hingga pemulihan lingkungan pascabencana.
Ketua Umum Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas, Arizal Mahdi, secara tegas mengingatkan pemerintah pusat agar tidak mengabaikan akar persoalan bencana. Menurutnya, banjir yang berulang di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat harus dibaca sebagai peringatan keras atas kegagalan negara melindungi lingkungan dan rakyatnya.
“Pemerintah pusat harus jujur melihat fakta di lapangan. Selama praktik illegal logging dibiarkan dan penegakan hukum tidak menyentuh aktor-aktor besar, banjir akan terus berulang dan korban akan terus berjatuhan,” tegas Arizal Mahdi. Ia menilai, penolakan bantuan internasional tanpa diiringi langkah nyata membongkar kejahatan lingkungan justru memperdalam krisis kepercayaan publik dan menimbulkan pertanyaan serius di mata dunia.
Arizal menekankan bahwa keselamatan warga negara harus ditempatkan di atas kepentingan politik dan citra kekuasaan. “Kedaulatan sejati bukan diukur dari menolak bantuan, tetapi dari kemampuan negara melindungi rakyatnya dari bencana yang seharusnya bisa dicegah,” ujarnya.
Bencana banjir di Sumatra juga membawa implikasi global. Hutan Indonesia merupakan salah satu penyerap karbon terpenting dunia. Kerusakannya tidak hanya memicu banjir dan pengungsian, tetapi juga mempercepat krisis iklim lintas batas, yang berdampak langsung pada isu hak asasi manusia, komitmen iklim internasional, dan stabilitas kawasan.
Seiring surutnya air, tekanan terhadap pemerintah untuk melakukan langkah konkret semakin menguat: investigasi transparan terhadap praktik illegal logging, penegakan hukum tanpa pandang bulu, pemulihan daerah aliran sungai, serta kebijakan penanggulangan bencana yang berorientasi pada keselamatan manusia, bukan sekadar narasi politik.
Tragedi yang terjadi di Sumatra hari ini menjadi peringatan keras bagi bangsa dan dunia. Banjir mungkin dipicu oleh hujan, tetapi kehancurannya dibentuk oleh pilihan kebijakan. Apakah negara akan berani menghadapi kejahatan lingkungan dan kegagalan tata kelola yang kini tersingkap, atau membiarkannya terus berlangsung, akan menentukan apakah bencana serupa akan kembali terulang dengan korban yang lebih besar.(luqman)
